BANDAR LAMPUNG – Jagat media sosial Kota Bandar Lampung sedang riuh. Sebuah video yang beredar luas, dibuat oleh salah seorang insan pers, memantik diskusi serius soal kerja sama media pemerintah.
Isinya sederhana tapi mengusik, mengapa akun YouTube dengan subscriber dan penonton minim justru bisa mengantongi kerja sama bernilai puluhan juta rupiah, sementara media lama yang legal dan punya jangkauan luas malah lebih kecil nominalnya, bahkan tersisih?
Pertanyaan itu bergema ke mana-mana. Grup WhatsApp jurnalis, linimasa Facebook, hingga obrolan warung kopi. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya standar kerja sama media pemerintah hari ini? Apakah sekadar formalitas administratif, atau ada ukuran kinerja yang benar-benar bisa diuji secara publik?
Riuh ini makin menguat setelah Ketua Integrity Media Forum (IMF) Bandar Lampung, Indra Segalo Galo, ikut bersuara. Ia menyebut situasi ini sebagai ketimpangan yang berpotensi mencederai rasa keadilan di kalangan pers. Bagi sebagian insan media, persoalannya bukan semata soal siapa dapat proyek dan siapa tidak, tetapi soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Di ruang publik, muncul beragam tafsir. Ada yang menilai kerja sama media seharusnya berbasis jangkauan dan dampak informasi. Ada pula yang menekankan legalitas, konsistensi produksi berita, dan rekam jejak profesional. Bahkan tak sedikit yang berpendapat, di era digital, ukuran seharusnya jelas dan terukur, engagement, serta kontribusi terhadap literasi publik.
Namun ketika kriteria itu tidak pernah disampaikan secara terbuka, kecurigaan pun tumbuh. Publik mulai bertanya: apakah penentuan mitra media sudah dilakukan secara objektif, atau justru sarat preferensi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat isu ini tidak berhenti sebagai gosip internal pers, melainkan berubah menjadi perbincangan publik.
Desakan agar dilakukan evaluasi bahkan audit pun muncul. Bagi sebagian kalangan, langkah itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya menjaga marwah tata kelola anggaran agar tetap bersih dan adil. Transparansi, dalam pandangan mereka, justru akan mengakhiri kegaduhan.
Kegaduhan ini adalah alarm. Alarm bahwa hubungan antara pemerintah dan media membutuhkan aturan main yang terang, adil, dan bisa diuji siapa saja. Tanpa itu, riuh akan terus berulang dan kepercayaan publik perlahan terkikis.
Kerja sama media pemerintah seharusnya dibangun di atas jangkauan, kredibilitas, legalitas, atau kombinasi ketiganya?
Jawaban atas pertanyaan itu, cepat atau lambat, akan menentukan apakah riuh ini mereda atau justru membesar. (red)
