DPRD Kota Bandar Lampung menyepakati penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai upaya memperkuat pembiayaan operasional sekolah. Kebijakan tersebut diambil setelah pembahasan efektivitas belanja daerah, dengan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan anggaran BOSDA yang semula diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar sekitar Rp6,5 miliar dinilai belum mencukupi kebutuhan riil sekolah, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
Menurut Asroni, beban operasional sekolah seperti pembayaran listrik, pemeliharaan sarana belajar, dan penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar. Karena itu, DPRD mendorong adanya penyesuaian alokasi BOSDA.
“Jika dihitung secara rasional, kebutuhan sekolah jauh lebih besar dari angka yang diajukan. Penambahan ini agar BOSDA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah dan peserta didik,” kata Asroni.
Melalui penyesuaian tersebut, anggaran BOSDA diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp9–10 miliar per tahun. Dengan skema itu, setiap siswa diperkirakan memperoleh tambahan sekitar Rp195 ribu per tahun untuk mendukung pembiayaan operasional yang belum terakomodasi Dana BOS dari pemerintah pusat.
Asroni menjelaskan, penambahan anggaran BOSDA bersumber dari realokasi belanja daerah yang dinilai tidak mendesak. Di antaranya pengalihan anggaran sekitar Rp1,35 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk yayasan SMA swasta Siger Bandar Lampung, serta dana hibah sekitar Rp500 juta untuk perguruan tinggi negeri.
Ia menegaskan, pengalihan tersebut dilakukan karena SMA Siger belum memiliki izin operasional resmi, sementara bantuan untuk perguruan tinggi bukan merupakan kewenangan pemerintah kota.
Lebih lanjut, Asroni menyebut penguatan BOSDA diharapkan dapat mengurangi beban komite sekolah. Saat ini, kombinasi Dana BOS dan BOSDA rata-rata baru memberikan dukungan sekitar Rp1,55 juta per siswa per tahun, sementara kebutuhan minimal operasional sekolah diperkirakan mencapai Rp2 juta per siswa.
“Tanpa penguatan BOSDA, sekolah berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar operasional, yang tentu berdampak pada kenyamanan dan kualitas belajar siswa,” ujarnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung berencana melakukan evaluasi lanjutan dengan melibatkan pihak sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta kalangan akademisi untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan tepat sasaran. (*)
